Menyoal Ilusi Dana "Biaya Kompensasi" Dalam Kasus Proyek Rempang

Proyek Rempang, yang belum memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan, FAKTAnya sudah memaksa warga Rempang untuk meninggalkan tempat tinggalnya paling lambat tanggal 20 September 2023. 

Bahkan Badan Pengusahaan (BP) Batam telah mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat Rempang, bahwa Pulau Rempang wajib dikosongkan pada tanggal 28 September 2023.

Padahal menurut siaran pers Ombudsman:

Hasil dari investigasi Ombudsman, warga tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. “Warga sudah turun temurun berada di Pulau Rempang, selain itu juga tidak adanya jaminan terhadap mata pencaharian warga,” terang Johanes.
Temuan lain, Johanes mengatakan bahwa belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran baik itu terkait pemberian kompensasi dan program secara keseluruhan. “Berdasarkan keterangan dari BP Batam, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti maupun uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak, memerlukan dasar hukum agar program berjalan,” ucapnya.
Selain itu, Ombudsman juga menemukan bahwa Pemkot Batam belum menetapkan batas seluruh perkampungan tua di Batam.

Anehnya, menurut Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, 317 keluarga telah mendaftar pindah ke hunian sementara. Selagi menunggu pembangunan kawasan realokasi, warga disediakan rumah singgah. Selain itu, ada uang kompensasi berupa uang tunggu Rp 1,2 juta per kepala dan uang sewa rumah Rp 1,2 juta per keluarga (Kompas). 

Tidak tahu darimana anggaran kompensasi tersebut berasal. 

Bahkan BP Batam yang baru mengajukan dana ke kementerian, sudah berani menyatakan, bahwa besaran alokasi dana untuk kompensasi dari uang negara sebesar 1,6 Triliun. Padahal besaran tersebut barulah besaran yang diajukan kepada kementerian keuangan, dan belum disetujui.

Berita tertanggal 15 September tersebut tentu berbeda dengan hasil pemeriksaan Ombudsman, yang disampaikan dalam konferensi pers Ombudsman, Rabu 27 September Tahun 2023, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Tragisnya, berdasarkan keterangan Polres Barelang, saat ini sebanyak 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait peristiwa kericuhan unjuk rasa di Kantor BP Batam pada tanggal 11 September 2023. 

Warga yang memiliki HAK atas tempat tinggalnya bernasib pahit harus mendekam di tahanan akibat dari tindakannya untuk memperjuangkan tempat tinggalnya. Warga pada dasarnya telah menolak relokasi yang dipaksakan oleh BP batam paling lambat tanggal 20 September 2023.

Terkait adanya penahanan warga, Ombudsman secara tegas meminta agar warga dibebaskan. “Kami meminta Kepolisian Resor Barelang segera membebaskan atau memberikan penangguhan penahanan bagi warga yang masih ditahan sesuai ketentuan,” ucap Johanes. Ombudsman menangkap adanya keluhan warga atas hadirnya kepolisian saat sosialisasi. “Berdasarkan keterangan warga Pulau Rempang, adanya kehadiran aparat keamanan yang bersenjata lengkap berdampak kepada tekanan psikis dan rasa khawatir warga,” terang Johanes.

Menyoal Legalitas Tindakan "Relokasi/ Penggeseran/ Pengusiran" Warga Dalam Kasus Proyek Rempang

Proyek Rempang, diketahui belum memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan. Menurut siaran berita Ombudsman: 

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro menyampaikan temuan sementara atas tindak lanjut penanganan masalah Rempang Eco City. Ombudsman menemukan bahwa sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) belum diterbitkan. “Hak Pengelolaan yang dimohonkan pihak BP Batam belum diterbitkan dengan alasan lahan belum clean and clear karena masih dikuasai oleh masyarakat. Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan untuk lahan Area Penggunaan Lain (APL) telah terbit dari Menteri ATR/KBPN tertanggal 31 Maret 2023 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2023. Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan Menteri ATR/BPN berdasarkan permohonan BP Batam,” terang Johanes dalam konferensi pers, Rabu (27/9/2023) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

 

Namun Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sudah memaksa warga Rempang untuk melakukan meninggalkan tempat tinggalnya paling lambat tanggal 20 September 2023. Bahkan Badan Pengusahaan (BP) Batam telah mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat Rempang, bahwa Pulau Rempang wajib dikosongkan pada tanggal 28 September 2023.

Hasil dari investigasi Ombudsman, warga tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. “Warga sudah turun temurun berada di Pulau Rempang, selain itu juga tidak adanya jaminan terhadap mata pencaharian warga,” terang Johanes.

Temuan lain, Johanes mengatakan bahwa belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran baik itu terkait pemberian kompensasi dan program secara keseluruhan. “Berdasarkan keterangan dari BP Batam, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti maupun uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak, memerlukan dasar hukum agar program berjalan,” ucapnya.
Selain itu, Ombudsman juga menemukan bahwa Pemkot Batam belum menetapkan batas seluruh perkampungan tua di Batam.
Pada proses pengamanan dan penegakan hukum kepolisian, Johanes mengungkapkan, berdasarkan keterangan Polres Barelang, saat ini sebanyak 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait peristiwa kericuhan unjuk rasa di Kantor BP Batam pada tanggal 11 September 2023. Terkait adanya penahanan warga, Ombudsman secara tegas meminta agar warga dibebaskan. “Kami meminta Kepolisian Resor Barelang segera membebaskan atau memberikan penangguhan penahanan bagi warga yang masih ditahan sesuai ketentuan,” ucap Johanes.
Ombudsman menangkap adanya keluhan warga atas hadirnya kepolisian saat sosialisasi. “Berdasarkan keterangan warga Pulau Rempang, adanya kehadiran aparat keamanan yang bersenjata lengkap berdampak kepada tekanan psikis dan rasa khawatir warga,” terang Johanes.

Menyoal Legalitas Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan untuk Proyek Rempang

Menurut siaran berita Ombudsman: 

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro menyampaikan temuan sementara atas tindak lanjut penanganan masalah Rempang Eco City. Ombudsman menemukan bahwa sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) belum diterbitkan.

 

Selain itu, diketahui Proyek Rempang belum memiliki Persetujuan Lingkungan dan DOkumen Lingkungan berupa AMDAL.

 

Meskipun tidak memiliki Sertifikat HPL serta Amdal, namun Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sudah memaksa warga Rempang untuk melakukan meninggalkan tempat tinggalnya paling lambat tanggal 20 September 2023. Bahkan Badan Pengusahaan (BP) Batam telah mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat Rempang, bahwa Pulau Rempang wajib dikosongkan pada tanggal 28 September 2023.

Hasil dari investigasi Ombudsman, warga tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. “Warga sudah turun temurun berada di Pulau Rempang, selain itu juga tidak adanya jaminan terhadap mata pencaharian warga,” terang Johanes.

ironisnya, berdasarkan keterangan Polres Barelang, saat ini sebanyak 35 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait peristiwa kericuhan unjuk rasa di Kantor BP Batam pada tanggal 11 September 2023.