Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi publik...
nothing...zero...
baca opini kompas tanggal 30 januari 2021 oleh FRIDOLIN BEREK TAROMI
"Akhir Desember 2020, publik dikejutkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tentang data hak guna usaha atau HGU. Selain HGU, dikenal juga hak guna bangunan, hak pakai atas tanah, UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, dan peraturan turunannya mengatur perolehan hak penguasaan tanah ini.
Dalam cuitannya ia menulis: ”Saya dapat kiriman daftar grup penguasaan tanah HGU yang setiap grup menguasai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu. Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena di-cover dengan hukum formal. Tapi, kita harus bisa”.
Mestinya Mahfud dan juga publik tak perlu terkejut seandainya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematuhi Keputusan Mahkamah Agung No 121K/TUN/ 2017. Dalam sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Kementerian ATR/BPN, MA telah memutus, data HGU itu informasi publik yang bersifat terbuka. Dengan putusan MA itu, sebenarnya nama pemegang izin HGU, tempat/lokasi, luas HGU yang diberikan, jenis komoditas, peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat bisa diakses publik.
Putusan MA itu juga memerintahkan Kementerian ATR/BPN memberikan informasi yang diminta FWI dan juga membayar biaya perkara Rp 500.000. Namun sayang, sampai sekarang Kementerian ATR/BPN belum melaksanakan putusan itu.
Langkah itu preseden buruk. Buktinya, tak berapa lama kemudian Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, melalui suratnya no TAN.03.02/265/D.II.MEKON/05/2019 tanggal 6 Mei 2019, menetapkan data dan informasi mengenai HGU kebun kelapa sawit sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak bisa diakses publik.
Informasi spesifik yang dikecualikan itu nama pemegang, peta, dan lokasi HGU. Surat ditujukan kepada Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan pimpinan perusahaan-perusahaan di sektor sawit.
Bukan Kementerian ATR/BPN sebenarnya yang pertama kali membangkang, kalau boleh disebut demikian, terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jauh sebelumnya, kepolisian juga melakukan hal yang sama.
Pada 2012, sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan kepolisian tentang dugaan rekening gendut yang melibatkan beberapa jenderal polisi yang dimenangi ICW juga berujung pada pembangkangan. Kepolisian menolak perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keputusan Komisi Informasi untuk membuka rekening gendut sejumlah jenderal polisi ke publik."
Masa menterinya seperti Pak Mahfud MD melakukan pembiaran terjadinya suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM...
Bagaimanakah nasib pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung No 121K/TUN/ 2017 ?
Apakah Keputusan Mahkamah Agung No 121K/TUN/ 2017 memiliki kekuatan hukum?
Bagaimanakah legalitas dari Keputusan Mahkamah Agung No 121K/TUN/ 2017 ?
Bagaimanakah nasib dari Keputusan Mahkamah Agung No 121K/TUN/ 2017 tentang Keterbukaan informasi publik ?
Apakah peraturan menteri boleh bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung No 121K/TUN/ 2017 ?
Apakah secara moral, menteri patut membiarkan apabila ada yang tidak benar terhadap pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung No 121K/TUN/ 2017 tentang sengketa informasi publik data HGU antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Kementerian ATR/BPN....
No comments:
Post a Comment